PEMILU

Undang - undang PEMILU

Semenjak dimulainya era reformasi, undang-undang yang mengatur tentang Pemilu selalu mengalami pergantian pada setiap periode Pemilu.

Berikut ini adalah daftar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu sejak pemilu tahun 1955, pemilu tahun 1971, pemilu tahun 1977, pemilu tahun 1982, pemilu tahun 1987, pemilu tahun 1992, pemilu tahun 1997, pemilu tahun 1999, pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009.

1. Pemilu tahun 1955

UU nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR
UU nomor 18 tahun 1955
PP nomor 9 tahun 1954 tentang Penyelenggaraan UU Pemilu nomor 7 tahun 1953

2. Pemilu tahun 1971

3. Pemilu tahun 1977

4. Pemilu tahun 1982

5. Pemilu tahun 1987

6. Pemilu tahun 1992

a. PP nomor 37 tahun 1990

7. Pemilu tahun 1997

8. Pemilu tahun 1999

9. Peraturan Pemilu tahun 2004

10. Peraturan Pemilu tahun 2009

Peraturan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009

1). UU dan Peraturan KPU

a) UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009

Peraturan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009

2) UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

3) Peraturan KPU nomor 10 tahun 2009 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009

4) Peraturan KPU nomor 14 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009

5) Peraturan KPU Nomor 28 tahun 2009 tentang Tata Cara Kampanye Pilpres

6) Peraturan KPU Nomor 29 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pilpres tahun 2009

7) Peraturan KPU Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pilpres tahun 2009

8) Peraturan KPU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Sosialisasi Pilpres

9) Peraturan KPU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2009 tentang Jadwal dan Tahapan Pilpres

10) Peraturan KPU Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2009tentang Tata Cara Kampanye

11) Peraturan KPU Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye

12) Peraturan KPU nomor 52 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 29 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pilpres tahun 2009

13) Peraturan KPU Nomor 53 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Pemungutan dan Penghitungan SUara di Luar Negeri

14) Peraturan KPU Nomor 55 tahun 2009 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pilpres

Peraturan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

11. Peraturan Pemilu tahun 2014

UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik
UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Lampiran Peta Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi
Peraturan komisi pemilihan umum Nomor : 01 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, Komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan peraturan komisi Pemilihan umum nomor 21 tahun 2008 dan peraturan komisi pemilihan Umum nomor 37 tahun 2008
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 72 tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Di tempat pemungutan suara
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

PENUTUP DAN KESIMPULAN

PENUTUP

Golongan putih (golput) atau kelompok yang tidak mau memilih diperkirakan akan meningkat pada Pemilu 2014 mendatang. Demikian analisa sejumlah pengamat politik yang memandang pesimis akan suksesnya penyelenggara pemilu dan pihak terkait yaitu pemerintah, partai politik dan kesadaran berpolitik masyarakat.

Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, Indra J Piliang, menyatakan, “Di antara faktor yang akan mempengaruhi semakin banyaknya golongan putih, karena kejenuhan publik terhadap politik.” Hal ini dia sampaikan dalam Pelatihan Jurnalis “Peran Pers Mendorong Terciptanya Pemilu 2014 yang jujur dan adil” dihadiri wartawan media cetak dan elektronik, di Padang, Rabu (21/11/2012).

Kondisi itu, tentu tak terlepas dari kurang kepercayaan pemilih terhadap penyelenggara dan peserta pemilu, serta fakta yang diperlihatkan para elit politik di legislatif. “Kejenuhan publik terhadap politik suatu hal yang wajar saja dalam era demokrasi. Hal sudah terjadi di sejumlah negara-negara eropa,” ujarnya.

Golongan putih pada Pemilu mendatang itu, tambah dia, akan didominasi kalangan kelas menengah ke atas, yaitu pengusaha dan kaum intelektual. Dampaknya jelas terhadap tingkat partisipasi pemilih yang menurun dibandingkan pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Kemudian, kalangan politisi dalam menghadapi Pemilu 2014, diprediksi tidak akan banyak membuat media publikasi seperti baliho dan lainnya, karena uang banyak habis dan kursi tidak dapat. Perkembangan politik ke depan, bahwa banyak kalangan profesional yang tak mau masuk ke dunia politik, karena tingginya biaya dan mempertimbangkan apa yang akan didapatnya dari partai.

Anggota KPU Sumatera Barat, M Muftie Syarfie ,mengatakan dorongan partisipasi pemilih akan menurun di Pemilu mendatang, juga ikut dipengaruhi peraturan perundang-undangan. Kemudian ada program penyuluhan terhadap pemilih pemula, serta membuat “alat permainan” yang nantinya dapat mengedukasi sehingga membuat pemilih datang ke tempat pemungutan suara. Selain itu, memberikan pelatihan terhadap kalangan insan pers tentang Pemilu, sehingga informasi terhadap tahapan dan penyelenggaraan sampai ke masyarakat.

Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, menyampaikan secara terpisah di Padang, pihaknya menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 mencapai 75% atau mengalami kenaikan sekitar empat persen dibanding Pemilu 2009.

Mengutip petikan wawancara Ketua KPU, Husni Kamil Manik ketika berbincang dengan pimpinan redaksi dan para pewarta Jawa Pos, di kantor Jawa Pos, Gd. Graha Pena, Jakarta, Kamis (14/2/2013) yang lalu, tentang harapannya bahwa pemilu itu bukan hanya intrik politik, adu strategi antar kandidat untuk menjadi pemenang. Tapi harusnya juga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, sebagai sebuah pesta demokrasi, sebagai hiburan. Jangan lagi ada kekerasan, yang ada adalah kegembiraan. Jika penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana seperti apa yang dibayangkannya, menurut Husni, tingkat partisipasi masyarakat juga pasti akan tinggi.

Hal ini kemudian menjadi target bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana amanat dari Undang – Undang NKRI tersebut. Dengan keyakinan itu pula, KPU secara gamblang memprediksi pada Pemilu 2014 nanti, tingkat partisipasi masyarakat diharapkan bisa mencapai minimal 75 persen. Angka peningkatan partisipasi masyarakat dapat terwujud secara kuantitas maupun kualitas.

Untuk mencapai target tersebut, KPU akan menggagas program-program yang bisa dinikmati oleh masyarakat, namun dengan biaya yang relatif murah. Salah satu program yang akan menggelar oleh KPU berupa kegiatan “jalan sehat untuk pemilu sehat” yang diikuti serentak oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota se-Indonesia. Ide tersebut dianggap tidak mahal, namun menyenangkan banyak orang. Dan tidak menutup kemungkinan dilaksanakan kegiatan lain, misalnya mengadakan event-event olahraga, atau apa saja. Intinya kegiatan yang bisa menggiring persepsi dan pemahaman semua orang bahwa pemilu itu sesuatu yang menghibur bagi masyarakat.

KPU tentu saja tidak dapat mewujudkan gagasan menjadikan pemilu sebagai sebuah electainment itu sendirian. Semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu, harus turut memainkan perannya masing-masing dengan elegan dan cara-cara yang soft.

KESIMPULAN

Tahapan pemilu 2014 sudah di depan mata. Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012. Ada beberapa perbedaan mendasar antara regulasi yang mengatur tentang pemilu 2014 dengan pemilu 2009. Demi kesuksesan pemilu, penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan daerah telah melakukan berbagai kajian serta identifikasi persoalan teknis dan non teknis sebagai implikasi atas perbedaan tersebut.

Ada lima hal yang secara prinsip sangat berbeda antara Pemilu 2009 dengan Pemilu 2014, yaitu meliputi :

sistem pendaftaran pemilih,
peserta pemilu,
pembentukan daerah pemilihan,
sistem pemungutan suara dan
sistem penghitungan suara.

Perbedaan pendataan pemilih pada Pemilu 2009 denganPemilu 2014

Pada Pemilu 2014, PPS mendaftar berbasis domisili (de facto). Sementara Pemilu 2009 berbasis de jure (berbasis KTP). Secara teknis hal ini tidak mudah. Apalagi di Pasal 40 UU No 8 Tahun 2012 dijelaskan bahwa bagi Warga Negara yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak memiliki identitas apapun, maka KPU wajib mendaftar, yaitu dimasukkan kepemilih khusus. Pemilih khusus ini dicatat setelah tidak terdaftar di pemilih tambahan.

Sedangkan pemilih tambahan didaftar selambat-lambatnya H-3 (hari pemungutan suara-red), maka pemilih khusus didaftar setelah H-3. Pendaftaranpemilih khusus wajib dilakukan oleh KPU provinsi, bukan oleh KPU kabupaten/kota dan penyelenggara pemilu di bawahnya. Oleh karena itu, KPU pusat terutama harus secara hati-hati dalam membuat regulasi, agar secara teknis bisa dijalankan dan hak pilih Warga Negara yang sudah memenuhi syarat bisa terpenuhi. Terutama dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia.

Dengan adanya pemilih tambahan dan pemilih khusus, yang pendataannya masih dimungkinkan dilakukan pada H-1, maka masalah teknis yang kemungkinan muncul dalam daftar pemilih yang akan muncul pada pemilu 2014 nanti. Dengan adanya pemilih tambahan dan pemilih khusus ini maka KPU provinsi memiliki tanggungjawab yang lebih besar tentang daftar pemilih. Misalnya, jika ada orang yang tidak memiliki kartu identitas apapun meminta untuk dimasukkan kedalam daftar pemilih khusus, maka bagaimana caranya KPU Provinsi membuktikan bahwa orang tersebut sudah memiliki hak untuk memilih, padahal dia tidak memiliki kartu identitas yang jelas.

Perubahan ketentuan untuk menjadi peserta pemilu

Untuk menjadi peserta pemilu, partai politik calon peserta pemilu 2014 yang saat ini belum memiliki kursi di DPR RI, yaitu parpol yang tidak lolos parliamentary threshold (PT-red) pada pemilu 2009, parpol tersebut harus mendaftar di KPU. Syarat-syarat yang paling menonjol adalah parpol tersebut harus mempunyai kepengurusan di setiap provinsi dan parpol tersebut harus mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu. Ini adalah dua hal yang sangat prinsip dan harus diperhatikan oleh parpol agar lolos verifikasi.

Dengan adanya perubahan daerah pemilihan, resiko politik dan resiko anggaran pada pemilu 2014

Dalam pemilu 2014, kursi DPRD Provinsi ditetapkan dari kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota, jumlah kursi per dapil 3 sampai 12 kursi. Ada ayat yang mengatakan kalau kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/ kota tidak bisa dilaksanakan (pembentukan Dapil tersebut, karena melampaui ketentuan jumlah maksimal, red.) maka dibolehkan membagi kabupaten/kota menjadi dua atau lebih dapil dengan kursi 3 sampai 12.

Antisipasi terkait perubahan dapil tersebut.

Pembuatan regulasi tentang pemilu adalah kewenangan KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tinggal melaksanakan. Problem dapil merupakan kebijakan politik. Ini tidak sesederhana jika yang ada adalah kebijakan teknis. Belajar dari pengalaman pada pemilu 2004, dalam penentuan dapil pada pemilu 2014, harus bisa diterima oleh semua pihak. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah dilakukan kajian-kajian hukum terkait regulasi ini.

Perbedaan penghitungan suara/kursi bagi parpol.

Pada pemilu 2009 kan PT hanya diberlakukan untuk DPR RI. Untuk DPRD tidak menggunakan ketentuan PT tersebut. Sedangkan pada pemilu 2014, PT berlaku secara nasional yaitu berlaku untuk Pemilu DPR serta Pemilu DPRD Provinsi dan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga parpol yang secara nasional tidak memperoleh PT 3,5% sama sekali tidak dimasukkan dalam perhitungan kursi, baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun Pemilu DPRD Kabupaten/Kota.

Kedua, untuk pemilu 2009 jika ada sisa suara DPR RI, diakumulasi di tingkat provinsi dari dapil masing-masing. Pada pemilu 2014, setelah dilihat parpol memenuhi PT 3,5% dari suara sah nasional maka parpol itu diikutkan dalam penghitungan kursi di pusat dan daerah. Bagi yang tidak memenuhi, tidak diperhitungkan sama sekali.

Alokasi kursi ada penggabungan sisa suara di tingkat provinsi, sementara pada 2014 habis di dapil bersangkutan. Artinya bagi parpol yang memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP-red.) maka akan diperhitungkan di tingkat awal, sisanya menjadi sisa suara. Parpol yang tidak memenuhi BPP langsung dijadikan sisa suara, maka lalu dilihat rangkingnya. Sisa suara terbanyak secara berturut-turut mendapatkan alokasi kursi yang masih tersisa, sampai sisa kursi habis

Cara memberikan suara dalam Pemilu 2014

Teknisnya kembali ke mencoblos. Tetapi UU baru ini membatasi bahwa pada pemilu 2014, sistem pemungutan suaranya hanya diperbolehkan mencoblos satu kali. Kalau di 2004 pengaturan berapa kalinya kan dengan peraturan KPU. Demikian juga pada pemilu 2009. Ini harus dicermati oleh KPU pusat agar tidak membingungkan pemilih. Karena di pemilu sebelumnya kan boleh menandai lebih dari satu kali. Dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, sehingga bisa memilih parpol atau calonnya, maka definisi coblos satu kali ini harus jelas.

KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan berlangsung dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kepemimpinan sebagai suatu proses dapat berlangsung di dalam dan di luar suatu organisasi. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses yang dinamis, karena berlangsung di lingkungan suatu organisasi sebagai sistem kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan tertentu, yang bersifat dinamis pula.

Kepemimpinan yang efektif merupakan proses yang bervariasi, karena dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin dalam mewujudkan hubungan manusiawi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Di dalam proses seperti itu kepemimpinan akan berlangsung efektif, apabila fungsi-fungsi kepemimpinan diwujudkan sesuai dengan type kepemimpinan yang mampu memberikan peluang bagi orang yang dipimpin, untuk ikut berperan serta dalam menetapkan dan melaksanakan keputusan-keputusan. Dengan demikian berarti setiap kreativitas dan inisiatif dalam kepemimpinan yang efektif harus disalurkan dan dimanfaatkan.

Berikut ini beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi kepemimpinan :

1. George R. Terry (yang dikutip dari Sutarto, 1998 : 17)
Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Ordway Tead (1929)
Kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya.

3. Rauch & Behling (1984)
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktifitas-aktifitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan.

4. Katz & Kahn (1978)
Kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada, dan berada diatas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi.

5. Hemhill & Coon (1995)
Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktifitas-aktifitas suatu kelompok kesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama (shared goal).

6. William G.Scott (1962)
Kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi kegiatan yang diorganisir dalam kelompok di dalam usahanya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

MHD Khairuddin, ST, Cht, L-NLP

INDEPENDENSI

Menjaga Independensi, Meningkatkan Kompetensi

Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi, pemilu harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta. Lembaga penyelenggara pemilu harus independen atas semua kepentingan, agar keputusan yang diambilnya semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Pemilu merupakan perhelatan politik yang kompleks untuk mengonversi suara rakyat menjadi kursi, sehingga penyelenggara pemilu harus terdiri dari orang-orang profesional: mendapatkan gaji cukup, memiliku pengetahuan dan ketrampilan khusus, serta menaati kode etik.

Penyelenggara Pemilu dalam Pusaran Permainan Politik
Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang memiliki undang-undang tersendiri untuk mengatur penyelenggara pemilu. Bahkan dalam kurun lima tahun saja sudah lahir dua udang-undang penyelenggara pemilu: UU No. 22/2007 dan UU No. 15/2011. Hal ini menunjukkan betapa strategis posisi dan fungsi penyelenggara pemilu sehingga perlu dua undang-undang untuk menjaganya. Semua itu tidak lepas dari sejarah politik Orde Baru yang menunjukkan peran penting Lembaga Pemillihan Umum (LPU) dalam memenangkan Golkar, sehingga periode pasca-Orde Baru selalu ada kekuatan politik yang mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Contoh independensi dapat kita lihat pada organisasi-organisasi tertentu dimana keberadaannya adalah merdeka tanpa diboncengi kepentingan tertentu.

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pencalonan penyelenggara pemilu telah memperkuat arti independensi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Lembaga penyelenggara pemilu sudah seharusnya tidak diisi oleh orang-orang dari partai politik demi menjaga independensinya.

Sebelumnya, MK telah membatalkan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Pemilu, yang memberikan peluang bagi anggota partai politik menjadi anggota KPU dan Bawaslu asalkan mengundurkan diri ketika mendaftar.

MK menyatakan Pasal 11 huruf i dan 85 huruf i bertentangan dengan Pasal 22 E UUD 1945 yang menyebutkan "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".

MK juga memutuskan keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hanya terdiri atas unsur KPU, Bawaslu, dan masyarakat. Sedangkan unsur pemerintah dan utusan partai politik di DPR tidak lagi berada di DKPP.

MHD Khairuddin, ST, CHt, L-NLP

"Pemilu tidak bersih!"

"Pemilu tidak bersih!". Wah ada apa? Jika pernyataan itu keluar dari mulut rakyat kecil di warung kopi barangkali sudah biasa. Namun bagaimana jika pernyataan itu terlontar dari mulut seorang Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD?

Beberapa hari yang lalu, Mahfud MD memang mengeluarkan pernyataan yang berbunyi, "Anda jangan mimpi bahwa pemilu itu akan bersih 100 persen, kapan pun dan di mana pun. Pasti ada satu atau dua, maka di undang-undang itu disebut, pelanggaran yang signifikan terhadap angka", sebagaimana dikutip dari berita online, okezone.com (11/7/2011).
Kecurangan pemilu sendiri sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Masyarakat sendiri menyaksikan dan merasakan kecurangan-kecurangan itu secara nyata. Para peserta pemilu yang kebetulan kalah pun juga kadang melaporkan adanya kecurangan dalam pemilu. Meski peserta yang kalah juga melakukan kecurangan. Singkatnya, kecurangan dalam pemilu sudah menjadi rahasia umum.

Pernyataan dari Mahfud MD sendiri dapatlah mempertegas bahwa pemilu lima tahunan selama ini jauh dari kejujuran dan kata bersih. Hanya sebuah mimpi, kata beliau, jika mengharap pemilu 100 persen bersih dan jujur. Sebabnya, kecurangan pemilu dilakukan oleh samua partai secara random.

Kecurangan pemilu yang umum terjadi dilakukan dengan memanipulasi daftar pemilih tetap, serangan fajar, hingga saat penghitungan suara. Kecurangan-kecurangan ini kerap terjadi baik pada pemilukada, maupun pemilu legislatif dan eksekutif tingkat nasional. Apalagi kasus pemalsuan keputusan MK yang terkuak belakangan ini kian menambah keraguan terhadap kualitas pemilu yang selama ini berlangsung.

Pemilu Demokrasi yang Korup

Dalam perpolitikan sekuler, kecurangan demi kecurangan yang ada dapat dikatakan hal yang wajar dan dimaklumi. Sebabnya sedikit sekali mengedepankan etika politik. Doktrin Machiaveli agar meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara masih menjadi acuan di alam perpolitikan sekuler. Tanpa terkecuali untuk memenangkan pemilu.
Apalagi dalam sistem demokrasi, biaya (modal) besar harus dikeluarkan oleh peserta pemilu jika ingin menang. Dari sinilah kemudian tunas korupsi mulai tumbuh. Biaya yang besar itu sendiri bisa diperoleh dari pemodal-pemodal dengan deal-deal tertentu kalau berhasil menang. Bahkan dari negara atau lembaga asing sekalipun, seperti desas-desus belakangan terkait Sri Mulyani.

Selanjutnya kalau berhasil menang, deal-deal atau proyek hitam pun disikat. Tak mengapa tidak amanah, toh itu akad dengan pemodal. Korupsi? Tak apa-apa haram, asalkan modal kampanye kembali. Lha gimana lagi kalau gaji selama lima tahun belum cukup kembalikan modal. Lho?
�
Ketidakjujuran selama pemilu pun berimbas ketika para pemenang pemilu menempati kursi pemerintahan. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan para anggota legislatif dan kepala pemerintahan daerah menjadi buktinya. Peneliti korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan mengungkapkan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi dalam suatu pembangunan proyek ini sudah dirancang atau 'by design' oleh partai politik.

Bagaimana output pemilu yang ada? Kontribusi 'orang-orang terpilih' yang disaring melalui pemilu bagi rakyat? Ternyata tidak juga menggembirakan. Dari gedung wakil rakyat misalnya, sejak era reformasi hingga sekarang telah lahir 76 undang-undang yang berlaku sekarang ternyata dibuat oleh konsultan asing seperti IMF, Bank Dunia dan USAID. Dengan kata lain, para anggota legislatif hanya tinggal setujui saja. Tidak sedikit dari peraturan dan UU yang dibuat kontrapoduktif dengan cita-cita negara. Bahkan hingga Juni kemarin ada sekitar 158 kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi (antaranews, 25/6/2011)

Padahal dana pemilu menyita biaya yang begitu besar agar memiliki penyelenggara negara yang handal. Padahal rakyat pun sudah capek bergumul dengan problematika seperti kemiskinan, pengangguran, putus sekolah dsb. Tetapi ternyata? Pemilu dalam sistem demokrasi yang menagih biaya besarlah penyebabnya. Demokrasi seperti kata Samuel Huntington (1998) tidaklah selalu menjadi pilihan terbaik, karena ia dapat menimbulkan inefisiensi dan ketidakpastian.

Persoalannya adalah apakah kecurangan pemilu yang terjadi dimaklumi begitu saja? Sehingga jika ke depan kerap kali terulang, pemilu yang curang tetap (harus) dimaklumi (lagi). Kalau begitu bagaimana kita bisa memiliki penyelenggara negara yang amanah, bila dalam pemilunya saja sudah dipenuhi kecurangan. Padahal selama ini kita begitu mendambakan aparat-aparat pemerintahan yang kapabel, dan amanah.

Pemilu memang tidak masalah, tetapi orientasi 'haus kekuasaan' itulah yang menjadi penyebabnya. Sekali lagi, kita tidak menyalahkan pemilu sebagai sebuah cara rekrutmen penyelenggara negara. Sebabnya dalam Islam pun mekanisme pemilihan/rekrutmen penyelenggara negara dengan pemilu juga ada.

Hal yang kita sayangkan adalah ketika kekuasaan dijadikan tujuan. Sehingga ketika duduk empuk di kursi kekuasaan, tugas mengurus rakyat pun terabaikan. Bahkan kekuasaan dapat membuat lupa diri, lupa rakyat, bahkan lupa iman. Sampai-sampai penjajahan gaya baru pun diperkenankan masuk dan mengobrak-abrik kedaulatan negara dari sebagaimana mestinya.

Para pembaca tentu pernah mendengar jingle iklan sebuah deterjen yang berbunyi "Kotor itu baik". Tentu kedengaran konyolnya ketika menilai pemilu yang tidak bersih dengan mengatakan "Pemilu tidak bersih itu baik". Sangat miris sekali.

Bagaimana juga, (kecurangan) pemilu tidak lepas dari sistem demokrasi yang berlaku sekarang. Menarik melihat pertanyaan mendiang Ignatius Wibowo mengenai demokrasi. Beliau meragukan validitas teori bahwa demokrasi adalah penyelamat segala bentuk kebobrokan di Indonesia saat ini pun patut diperhatikan oleh semua pihak. Bahkan ungkap Ignatius, demokrasi malah memunculkan masalah baru yang sebelumnya tidak pernah ada seandainya demokrasi tidak diterapkan.

Apalah ternyata, demokrasi yang digadang-gadang mampu menjadi solusi ternyata tidak manjur. Bahkan jauh panggang dari api. Demokrasi tidak mampu menjembatani negeri ini ke cita-citanya: mensejahterakan rakyat dan melindungi negara dari penjajahan yang dalam bahasa BJ. Habibie, 'VOC berbaju baru'. (Fadlan Hidayat)

mhd khairuddin

BASMI KORUPSI

Dari mana harus dimulai? Jika pertanyaan ini diajukan kepada seorang sosiolog yang menekuni masalah-masalah patologi sosial, jawabnya sama seperti yang diberikan oleh dokter dalam menghadapi pasiennya.

Korupsi dan derivatifnya—kolusi, nepotisme, despotisme—adalah penyakit masyarakat. Oleh karena itu harus dimulai dengan melakukan diagnosis, yaitu mencari penyebab dari penyakit itu. Jika penyebabnya sudah ditemukan, penyebabnya itulah yang diangkatkan melalui terapi-terapi penyembuhan dan dengan resep obat-obat yang tepat.

Pertanyaan, dapatkah korupsi sebagai penyakit masyarakat itu diangkat? Jawabnya, sama seperti dokter menjawab pertanyaan pasiennya: Insya Allah, dapat! Kecuali kalau penyakitnya sudah lajat, sudah sangat payah, memang tidak bisa disembuhkan lagi. Yang ditunggu adalah kematian. Bukankah kematian masyarakat akibat korupsi sudah kita temukan di mana-mana dalam lembaran sejarah? Kuburannya pun bertebaran di mana-mana.

Memang, penyakit masyarakat bernama ”korupsi” itu telah ada sejak manusia ada. Secara potensial inheren ada pada tiap manusia. Namun, manusia itu disebut manusia karena dia berusaha melawan dan memerangi sifat-sifat buruk (sayyiah), jelek (lawwamah), dan kesetanan (syaithaniyyah)-nya dengan petunjuk-petunjuk Ilahi dan akal sehatnya. Itu sebabnya, dalam Islam, keimanan dan ketakwaan harus senantiasa diperbarui dan diperkuat. Perjalanan hidup seseorang tak pernah berupa garis lurus yang terus menanjak atau terus menurun, tetapi keduanya. Itu sebabnya kenapa ada orang yang pada mulanya baik, lurus, jujur, tidak korupsi, tetapi akhirnya jelek dan menjadi koruptor besar. Begitu juga sebaliknya.

Karena itu, dari segi pendekatan psikoteologis dan dari tinjauan mikrokosmis ini, penyembuhan penyakit korupsi dan antek-anteknya—betapapun luas dan meruyaknya—harus dimulai dari diri.

Pendekatan bersifat kejiwaan yang dimulai dari diri, bagaimanapun, harus dilakukan karena yang sakit itu sesungguhnya adalah jiwa. Penyakit jiwa terapinya terutama agama. Tak ada terapi kejiwaan yang lebih ampuh dan lebih menyentuh kecuali pendekatan kejiwaan bernuansa keagamaan. Dalam psiko-terapi yang bernuansa keagamaan, manusia yang telah terputus talinya dengan Sang Penciptanya dihubungkan kembali sehingga dia merasakan ada pihak lain selain dirinya yang akan membantu dia, yaitu Sang Pencipta.

Multilevel dan Multifaset

Bagaimanapun, manusia tidak sendiri hidup di dunia ini. Dia tak akan survive dan ada kalau tak ada manusia lain bersamanya. Di tengah-tengah masyarakat inilah dia hidup. Korupsi itu ada dan baru ada ketika dia hidup bersama masyarakatnya.

Pada dimensi bersifat makrokosmis yang berorientasi kemasyarakatan ini, maka korupsi yang tadinya bersifat individual sekarang juga bersifat sosial, bahkan kultural. Sekarang kaitannya tak hanya pada diri orang per orang, juga pada sistem yang berlaku dan corak kebudayaan yang dianut. Ini yang membedakan ada masyarakat yang bisa mengendalikan laju fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme itu, dan ada yang terbawa hanyut karenanya.

Fenomena korupsi ini pada analisis pertama bisa dibagi dua menurut corak sistem, lembaga, dan budaya yang berlaku. Pertama, bercorak demokratis, egaliter, dan menempatkan hukum berdiri di atas penguasa. Kedua, bercorak feodalistis, hierarkis, dan menempatkan penguasa berdiri di atas hukum. Secara hipotetis dikatakan: yang pertama laju korupsinya rendah dan terkendali, yang kedua laju korupsinya tinggi dan tak terkendali.

Bukti historis-empirik dan aktual dari negara-negara yang melaksanakan corak pertama ada di mana-mana. Begitu pun contoh corak kedua. Negara-negara terbelakang dan dunia ketiga yang sedang bergulat menyelesaikan dirinya dan yang telah melewati puncak perkembangan dan kemajuannya relatif akut korupsi, kolusi dan nepotismenya. Sementara negara-negara maju yang demokratis, terbuka, dan menempatkan hukum di atas semua orang dan semua kepentingan umumnya KKN- nya—kalau ada—terkendali dan rata-rata di bawah ambang toleransi.

Sekarang ke pangkal kaji: dapatkah semua ini dihapus? Kalau dapat, dari mana harus dimulai? Tentu saja dapat kalau memang kita mau menghapusnya! Semua itu lalu harus dimulai dengan azam yang kuat, dengan tekad dan iktikad yang bulat dan menyatakan perang sampai ke akar-akarnya. Niat dan azam yang kuat ini tentu harus dibarengi perbuatan nyata yang konkret dan terprogram. Pendekatannya pun harus bersifat multifaset, multilevel, dan terpadu secara berkesinambungan.

Sedikitnya ada empat pendekatan multilevel yang secara serempak dan terpadu harus dilakukan: pendekatan struktural-sistemik, pendekatan kultural, pendekatan keagamaan, dan pendekatan suri teladan dari para pemimpin.

Dengan pendekatan struktural-sistemik berarti semua perangkat hukum dan pelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi harus disiapkan. Undang-undang yang dikeluarkan harus bersanksi berat. Adapun yang dikejar dengan cara capital punishment ini: pelajaran bagi khalayak ramai agar tidak mencoba-coba melakukannya.

Di balik semua perangkat hukum ini tentu saja adalah perlakuan hukum yang sama dan tidak memihak. Hukum harus ditempatkan di atas semua orang, golongan, dan kepentingan tanpa pilih kasih. Jika ini berjalan, korupsi dan tindak kejahatan lain apa pun akan berkurang.

Hukum juga akan berjalan secara efektif jika sistem kontrol yang bersifat timbal balik dihidupkan kembali. Prinsip trias politika adalah sebuah keniscayaan yang mau tak mau memang harus dihidupkan dan diberlakukan kembali. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di samping setara juga harus bersifat saling mengontrol dan saling mengingatkan.

Pendekatan Kultural

Pendekatan kultural tak kalah penting dalam upaya menghapus korupsi secara tuntas dan total. Seperti dimaklumi, penyebab utama maraknya KKN di bumi Indonesia—terutama selama Orde Baru dan Lama—adalah karena kita kembali ke dunia lama kita yang sesungguhnya sudah tidak cocok lagi dengan kebutuhan hidup sekarang. Penghalang utama adalah kultur bangsa kita sendiri yang selama berabad- abad hidup secara akrab dengan korupsi, kolusi dan nepotisme itu.

Peranan sebagai perantara yang dimainkan oleh kelompok keturunan asing, khususnya China, dalam perdagangan untuk kepentingan keraton berlanjut sampai hari ini dalam jumlah dan skala yang makin besar. Kehidupan para priayi yang lebih memilih hidup senang tanpa berpayah-payah telah menyebabkan kolusi dan nepotisme menjadi bagian tak terpisahkan, bahkan telah membudaya dari kehidupan feodal di bumi Indonesia.

Dengan pendekatan kultural, struktur pemerintahan dan kekuasaan yang dijiwai oleh semangat feodalisme itu harus dikikis habis. Kita harus menyatakan perang terhadap feodalisme dan nepotisme itu sendiri. Dengan memberlakukan dan menggantikannya dengan sistem demokrasi, di mana rakyat yang berdaulat—bukan raja atau presiden—maka feodalisme dan nepotisme yang telah berurat berakar itu diharapkan akan hapus pada waktunya.

Lalu, seperti telah disinggung di atas, pendekatan agama. Apa pun corak pendekatan yang dilakukan—struktural-sistemik, hukum, kelembagaan dan kebudayaan—jika tak dijiwai semangat keagamaan, orang hanya takut korupsi karena ada undang-undang, ada polisi, dan ada sanksi hukum yang sifatnya formal. Semua itu, seperti selama ini, bisa dibeli dan dikelabui. Adapun yang bisa menahan diri kita untuk tidak korupsi yang ternyata jauh lebih efektif justru adalah pertahanan yang ada dalam diri sendiri.

Pertahanan itu namanya agama, walau yang keluar dalam bentuk norma, sikap, dan perilaku. Melalui ajaran-ajaran keagamaan ini, orang lalu tertahan untuk melakukan apa-apa yang tidak baik dan menyalahi hukum. Sanksi agama yang melekat dalam diri orang per orang bisa lebih ampuh dan lebih efektif daripada sanksi hukum mana pun. Praktik puasa hanyalah satu contoh betapa tanpa dilihat oleh siapa pun orang tak akan makan-minum yang membatalkan puasa.

Komponen keempat, walau bukan yang terakhir, teladan yang baik dari para pemimpin. Adagium dalam Islam, ”mulailah dari dirimu sendiri”, sangat tepat dan berlaku dalam contoh keteladanan ini. Apatah lagi dalam Islam tiap orang adalah pemimpin, dan pemimpin itu bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya.

Namun, kombinasi dari semua ini secara terpadu, multilevel, dan multifaset tentu lebih menjamin terkikis habisnya praktik dan budaya korupsi di bumi Indonesia. Jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, seperti yang kita lihat dengan contoh teladan dari negeri-negeri jiran, dalam satu generasi yang sama sudah akan terlihat buktinya. Mochtar Naim ;Sosiolog

mhd khairuddin

Panwas Palembang Tugas Mendesak Bawaslu Sumsel Terpilih

Palembang - Sebanyak tiga Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel yang terpilih yakni Andika Pranata Jaya, Kurniawan dan Zulfikar hari ini dilantik oleh Bawaslu RI di Jakarta.

Salah satu komisioner Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya ketika dimintai tanggapan terkait belum terbentuknya panwaslu Kota Palembang padahal tahapan pemilukada sudah berjalan mengatakan rekrutmen atau proses pemilihan panwaslu kota Palembang memang menjadi pekerjaan rumah bagi Bawaslu Sumsel. Namun, pihaknya juga masih menunggu petunjuk dari Bawaslu Pusat.

"Hari ini kami baru dilantik sehingga belum bisa bekerja penuh dan selain itu masih menunggu petunjuk dari Bawaslu Pusat. Untuk Panwaslu, sudah ada lima kabupaten/kota lainnya seperti Lubuklinggau, Pagaralam, Prabumulih, Lahat, dan Muaraenim yang sudah terbentuk, sehingga untuk Palembang akan menjadi pekerjaan rumah kita." katanya.

Andika melanjutkan memang sudah ada surat dari KPU Kota Palembang ke Bawaslu Pusat terkait pembentukan panwaslu Kota Palembang. Untuk itu pihaknya akan segera lakukan koordinasi dengan Bawaslu.

"Memang sudah ada surat dari KPU Kota Palembang ke Bawaslu Pusat, kita akan koordinasi dulu untuk tahu seperti apa rekomendasi Bawaslu Pusat." jelasnya.

Menurut Andika, setelah bintek di Jakarta pihaknya akan secepat mengkin bekerja termasuk pembentukan panwaslu Kota Palembang.

"Mudah-mudahan sesegera mungkin, begitu kita selesai bintek di Jakarta, kita secepat mungkin akan lakukan pemilihan panwaslu Sumsel.

Andika mengungkapkan selama Panwaslu kota Palembang belum terbentuk maka tugas pengawasan tahapan pemilukada kota Palembang akan dilakuka langsung oleh Bawaslu Sumsel.

"Selama Panwaslu Palembang belum terbentuk, Bawaslu Sumsel akan lakukan pengawasan itu." ungkapnya (http://sindoradio.com)

mhd khairuddin

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

http://www.bawaslu.go.id

Dalam rangka pembentukan Panwaslu di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kota Palembang, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. OKI, Kab. OKU, Kab. OKU Timur, Kab. OKU Selatan, Kab. Lahat, Kab. Empat Lawang, dan Kab. Musi Rawas, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, membuka kesempatan bagi semua pihak yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.